peraturan daerah kabupaten dibuat oleh. Dan lidak sedikit produk Perda yang ditolak oleh masyarakat karena Perdatersebut justru memberatkan masyarakat di. peraturan daerah kabupaten dibuat oleh

peraturan daerah kabupaten kulon progo . Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2007 T E N T A N G TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU . - 11 -Peraturan Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangandidaerah dari berbagai pelosok tanah airyang akan dibatalkan oieh Pemerintah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi. yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008,Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Pasal 2 (1) Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan: a. undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 7. yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan besertaPeraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. 5. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA) Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dengan a. h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: (1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; (2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG. askah Akademik adalah naskah hasil penelitian N atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenaiPeraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 17. Pertama, jika ada pihak yang. PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN. adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan. Hal demikian melatar belakangi Pemerintah untuk melakukan langkah yang efektif dengan memberikan kewenangan kapada Gubernur untuk. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan -Undangan Yang Dibentuk Oleh. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. Selain itu, perda juga dapat mengatur materi-materi yang menampung kondisi khusus. Dengan system zonasi, pemerintah daerah (pemda), dalam hal ini kepala dinas pendidikan, bisa. Bupati adalah Bupati Paser. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan ( beschikking ). Simak fungsi, muatan isi, dan asas pembentukannya, serta aspek penting pembentukannya berikut. Pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah. dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh gubernur atau menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 10. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah. Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. c. Peraturan yang ditetapkan oleh Tap MPR juga harus ditaati oleh anggota MPR, Pemerintah maupun rakyat Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. 2 DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL. Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 31. KOMPAS. Sebagai instrumen kebijakan. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Proses Permohonan, Penilaian dan Penetapan Penerapan Badan. Adapun definisi Peraturan Daerah Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah. 32 Tahun 2004. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG B A N G U N A N. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. a. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan . APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat. danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan Daerah. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang. Membina dan mengawasai. Pasal 21 (1) Daftar rancangan Perda. D. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MeskipunRancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalah dan kebutuhan hukum masyara-kat. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten. PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG. 2. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 mengatur jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”), Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Maret 2019. E. 12. Sementara, Peraturan Walikota disebutkan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang : a. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 50. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 1. [2] Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU 23/2014. Yuk, simak ulasannya seperti dilansir Bobo. Yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana diatur dalamUU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalamOleh : Arasy Pradana A. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Prolegda (baca : Program Pembentukan Perda) memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan. 6. Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dan. Oleh karena itu, dalam menentukan dan membentuk susunan perangkat daerah akan berbanding lurus denganNo. 23. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu diubah. yang dibuat, harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Peraturan Daerah Kabupaten merupakan wujud dari kebijakan kepala daerah yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Melihat kondisi tersebut, menjadi logis jika ada sebuah Peraturan Daerah yang secara spesifik dibuat oleh Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan sengketa agraria di daerah tersebut. Fungsi Peraturan Daerah. pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah perlu diperhatikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila Pemerintah Pusat sudah mengadakan pearaturan penyelenggaranya Pemerintah maka daerah tidak boleh. 3. Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 12 Tahun 2011). diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 14. Sumber Pendapatan Kampung terdiri dari : a. Definisi (1): Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Pencabutan Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat. oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Perda Provinsi merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Keputusan Bupati / Walikota. Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 yang. membentuk Perda yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penggunaan logo daerah oleh masyarakat, terlebih dahulu harus mendapat. Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan. melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan. SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN . Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Tujuan utama dari APBN adalah menjadi pedoman kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. 4 daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasiDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud. ac. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Indonesia adalah negara yang menggunakan asas. 5. 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun. Peraturan Kepala Daerah (Perkada); c. Siapakah yang berwenang untuk. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Berikut ini proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 UU 12/2011: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. 10 Tahun 2004 yang telah dicabut dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah. Edisi 65/Juni 2023. Peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya; b. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan Peraturan Daerah (“Perda”) yang Anda maksud adalah Perda Provinsi, bukan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Pemeritah ditandatangani oleh. [1] Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. b). Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah di Kabupaten tentu memiliki landasan hukum yang mengikat, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten. KABUPATEN . Artinya Peraturan Daerah hanya sebagai salah satu bagian produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak jauh berbeda dengan Peraturan-Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam kapasitas sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan bukan sebagai Pemerintah Daerah yang bersifat otonom. I. . 2. 12 Tahun 2011. . Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila. APBD belum juga ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Kudus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 BUPATI BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI, Menimbang : a. (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Jika masih merupakan Raperda awal atau yang belum pernah dibuat sebelumnya, maka wajib disertai naskah akademik. Tema RKPD 2023 adalah Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera dengan 4 Isu Strategis dan 15 prioritas pembangunan daerah tahun 2023. (2) Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan cara persuatif, preventif dan represif. Pada pasal 29 (1) Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. rencana pembangunan . Direktur Jenderal; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Bupati/Walikota. id. Peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi & Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang. dikelola oleh Pemerintah Daerah dibuat oleh Dinas. Pemerintahan Daerah menegaskan: ”peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Dalam artikel ini, kami. Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh daerah untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersang- kutan. Tim Pemantau Kabupaten dibuat oleh Bupati dengan Surat Keputusan untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan memberikan. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Harapannya adalah tercapainya peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Peraturan Daerah. 11. c. peraturan daerah Kabupaten namun diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden. NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 38. telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. bahwa organisasi kecamatan yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi. Undang-Undang (UU) Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 atau Tap MPR. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Kalau Perda Kabupaten adalah segala macam peraturan daerah kabupaten yg dibuat oleh Dprd kabupaten bersama Bupati mengenai suatu hal, dan sama2 masuk dalam Hirarki perundangan yg sifat hukumnya mengikat dan mempunya sanksi hukum yg bersifat memaksa. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sama, namun ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Neni Viantin Diyah Martiva, Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi menerangkan penyertaan naskah akademik tergantung pada Raperda yang diusulkan. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kebupaten/kota bersama. Raja Grapindo Persada, 1994, hlm. Ordonansi yang dibuat oleh Gubernur Jendral dengan persetujuan Voolksraad, yang mengatur mengenai pokok-pokok persoalan menyangkut Nederland Indie; dan b. TENTANG . Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 16. [3] Penjelasan Umum angka 8 paragraf 1 UU 23/2014. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan SKPD;. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 Maret 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Jumat, 4 Mei 2018, kedua kali pada Rabu, 18 Maret 2020, dan ketiga kali pada Rabu, 15 April 2020. nst@upnvj.